Alumni IPB: hentikan diskriminasi peradilan Ricksy Prematuri

diskriminasi peradilan kepada ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas dengan biologis) fiktif pada lahan chevron agar dihentikan karena perkara ini cuma memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan.

perkara ini juga memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan terdakwa yang lain juga mengganggu cuaca investasi dalam kelompok masyarakat industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf kepada wartawan dalam jakarta, rabu.

menurut mukhlis, tersangka ricksy serta empat tersangka yang lain dalam pengadilan tipikor jakarta pusat agar membeli hak hukum menghadirkan saksi ahli dan kompeten.

kami sudah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan dan sedang berjalan, untuk majelis hakim mengambil tindakan adil dan tak diskriminatif. pihak ricksy hanya diberikan waktu seminggu supaya menghadirkan saksi ahli, sedangkan jaksa mempunyai 26 saksi ahli pada 3.5 bulan. sementara 24 saksi ahli tersebut meringankan juga dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia dan disertai tito pranolog juga andi irman.

Informasi Lainnya:

ia menungkapkan perkara yang menjerat ricksy prematuri, dan pilihan pihak yang lain, berkaitan melalui proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis, pada lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) pada sejumlah wilayah pada sumatera, pada kurun waktu 2006--2012.

perkara ini mulai bergulir awal maret 2012, saat jampidsus mulai melakukan penyidikan. cuma berselang beberapa hari saja di 12 maret kemarin, direktur penyidikan telah mengeluarkan sprindik dengan tersangka ricksy prematuri serta general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini lalu menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo juga endah rumbiyanti-- dan seorang kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. hal tersebut sudah adalah fakta yang sudah dipublikasikan pada persidangan, ujarnya.

selanjutnya, ricky prematuri langsung ditahan, ketika ada tersangka lain bebas pada sidang pra peradilan.

di pihak lain, papar dia, di fakta persidangan dan terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyatakan substansi perhatian bioremediasi tersebut telah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 juga kepmen lh nomor 128 tahun 2003.

dari kementrian lingkungan hidup saja menungkapkan substansi pekerjaan bioremediasi itu telah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003, papar dia.

ia menunjukan pt cpi merupakan perusahaan eksplorasi minyak bumi dan terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (sekarang berubah menjadi skk migas). salah Satu kewajiban cpi dijadikan perusahaan psc merupakan memulihkan lahan-lahan yang tercemar akibat operasi juga eksplorasi migas.

cpi pun menggelar tender untuk web pemulihan lahan melalui metode bioremediasi di sederat lokasi dan menjadi wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 ada puluhan tender dan digelar cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya dengan seleksi dan ketat dan transparan. sebagai direktur gpi yang bertanggungjawab di menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah yang menandatangani kontrak kerja melalui cpi, papar dia.

ia menduga laporan awal persentasi ini berasal daripada edison effendi, mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta di jakarta, dan pernah pilihan kali mengikuti tender proyek bioremediasi selama cpi ternyata kalah. atas laporan itu kejaksaan agung menduga bioremediasi tersebut tak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif.

pada proses selanjutnya, kata dia, proyek bioremediasi itu dianggap merugikan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli yang diundang jpu dari bpkp pada salah Satu persidangan.

padahal dalam persidangan pra peradilan dan diajukan para terdakwa dari cpi, dan berlangsung pada november 2012, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja dalam kesaksiannya dalam pn jakarta selatan menegaskan bahwa bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. keuntungan ini sebab sudah diatur pada undang-undang bahwa dan berhak mengaudit adalah badan pemeriksa keuangan (bpk) pas uu no 15 tahun 2005, ujarnya.

ahli keuangan itu menyebut bpkp tak menimbulkan kewenangan menghitung kerugian negara dengan begini hasilnya pun adalah tak sah dan harus batal demi hukum. malahan hasil penghitungan tersebut tidak dapat dimasukkan dibuat alat bukti.

menurut mukhlis, hingga ketika ini, lanjutnya, kasus penandatangan petisi itu tercatat sampai hari selasa tanggal 1 mei 2013 adalah sebanyak 433 pihak daripada seluruh komponen warga indonesia, selain para alumni ipb.

ia menegaskan upaya alumni ipb, hanya hendak menyamakan pemahaman kepada warga indonesia tenntang proses peradilan ini yang diwarnai diskriminatif.

kami berharap demii keadilan masih berpihak kepadannya melalui peran komisi yudisial. kami memohon pada ky supaya memantau penegakkan hukum pada persentasi ini supaya berjalan dengan adil dan transparan, ujarnya.

selain tersebut, ia memohon supaya ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh mampu memimpin persidangan juga memberhentikan dengan lebih adil sesuai melalui suara nurani hakim dijadikan wakil tuhan selama muka bumi.