Jokowi limpahkan SPTJM ke Bappeda

gubernur dki jakarta joko widodo menyampaikan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tidak akan ditandatangani oleh dirinya.

tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang ingin tandatangan dapat sekretaris daerah (sekda) bisa kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi pada balaikota dki jakarta, jumat.

pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta dijadikan penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilakukan agar pengawasan lebih gampang. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga adalah salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.

kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris dalam sini, katanya.

Informasi Lainnya:

jokowi memastikan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tidak ingin mengganggu proses peluncuran yang langsung dilaksanakan.

sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut sudah dijelaskan sehingga bagian pemprov dki jakarta tak mesti takut.

ada pilihan peraturan dan telah diperbaharui sehingga dapat membuka bisnis agar kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat di atas itu, tutur mahendra.

mahendra meneruskan bahwa peraturan yang berubah nantinya tentu mau disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.

intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal supaya menjadi penanggungjawab, ujarnya.