menteri pertahanan memberi usul agar ke depan sektor pertahanan dilengkapi melalui ruu hukum disiplin militer supaya bisa memberikan pembinaan terhadap prajuritnya lebih menarik dulu.
jadi kita mohon dan minta kepada dpr agar lalu bersama-sama pemerintah agar menyelesaikan ruu itu, kata menhan di kantor kemenhan, jakarta, kamis.
keberadaan uu itu, tutur dia, ingin menjamin hak daripada prajurit juga pimpinan selama pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran pada indonesia.
terkait penyerangan lapas kelas iib, cebongan, sleman, yogyakarta, yang menyertakan anggota grup 2 kopassus kandang menjangan, kartosuro selama 23 maret 2013 kemarin, mau diadili dalam peradilan militer.
Informasi Lainnya:
mereka merupakan anggota tni, dengan demikian sudah selayaknya dan melakukan peradilannya itu bukan peradilan umum tetapi peradilan militer, juga ini sesuai uu, kata menhan.
kalau betul anggota tni melakukan tindak pidana dengan begini tempatnya itu peradilan militer, dan ditindak menurut kuhp dan kuhp militer, katanya.
jadi, kata purnomo, manakala betul anggota militer melakukan tindak pidana mendapat hukuman dan lebih berat daripada masyarakat sipil dan melakukan tindak pidana karena yang diberlakukan adalah kuhp serta kuhp militer, serta uu lain dan mengenai melalui pidana.
kita mau meyakinkan publik kiranya kita ingin mengerjakan dengan terbuka juga transparan pada proses peradilan militer tersebut, jelasnya.
ia menambahkan, banyak dan mengusulkan untuk dibentuk dewan kehormatan militer, namun sejauh ini dewan kehormatan militer tak usah dibentuk sebab tindak pidana ini diselenggarakan dengan para prajurit juga bintara, dan ini bukan pelanggaran ham.
staf ahli menhan bidang keamanan mayjen tni hartind asrin menambahkan, draf uu hukum displin militer telah maka, oleh karenanya diharapkan dalam 2013 telah rampung pembahasannya.
uu ini agar lebih mendisplinkan prajurit, termasuk memenage bisnis militer, katanya.
sekretaris jenderal kemenhan letjen tni budiman sependapat dengan tak perlunya mengadili prajurit tni di peradilan umum. disamping karena tidak banyak alasan diadili dalam peradilan publik, serta penyerangan dilakukan tidak selama kapasitas diperintah komandan.
menurut dia, selama internal tni, sesungguhnya asli prajurit amat takut apabila sampai melakukan pelanggaran karena akan dihadapkan selama dua hukuman, yaitu hukum disiplin prajurit serta kitab undang-undang hukum pidana militer (kuhpm).