Komisi VII cari solusi IUP tumpang-tindih

sejumlah anggota komisi vii dpr ri membeli Jawaban tenntang tumpang-tindih ijin upaya-upaya pertambangan (iup) dalam kabupaten morowali, sulawesi tengah, supaya tak meninggalkan sengketa berkelanjutan.

pencarian Jalan keluar itu dilaksanakan selama kota palu, rabu, dengan mempertemukan pt vale indonesia, pemkab morowali, pemprov sulawesi tengah, dengan dimediasi oleh komisi vii dpr ri dan membidangi energi, sumber daya mineral, riset juga teknologi, juga lingkungan.

sutan bhatoegana, sebagai ketua tim kunjungan kerja komisi vii dpr ri, menyatakan pertemuan itu tidak mencari pihak yang salah atau seorang tetapi menggunakan Jalan keluar supaya kepentingan negara juga kesejahteraan masyarakat.

hasil pertemuan ini nanti kita bahas di komisi vii, dan sesudah tersebut akan memanggil bagian mengenai, tutur politisi asal partai demokrat ini.

Informasi Lainnya:

dia menungkapkan saat ini dalam kabupaten morowali terdapat 43 iup tumpang tindih yang berada lahan konsesi milik pt vale indonesia.

menurutnya, tumpang-tindih iup tersebut terjadi karena lahan lahan konsesi milik pt vale indonesia yang luasnya mencapi 36 ribu hektare tidak kunjung digunakan.

olehnya kepala daerah memberikan ijin kepada pihak lain supaya mengolahnya untuk bisa pemasukan, katanya.

sekretaris kabupaten morowali syahril ishak meminta kepada pt vale indonesia untuk tegas menyikapi kondisi tersebut melalui menyepakati kontrak karya dan sebelumnya sudah disepakati.

kalau mau dimanfaatkan, silahkan. jangan ditunda-tunda. kami menyerahkan ijin ke perusahaan lain karena lahan itu nganggur, katanya.

sementara tersebut, presiden direktur pt vale indonesia nico kanter mengatakan perusahaan tambang yang beroperasi dengan membeli iup tumpang-tindih tersebut selama umumnya tak memperdulikan kelestarian lingkungan.

banyak lingkungan hancur, perusahaan tidak mencari pelabuhan supaya mengangkut tanah mengandung nikel, katanya.

perusahaan dan sebelumnya bernama pt inco ini serta berencana dan berencana melepas sejumlah lahan konsesinya karena dinilai terlalu luas.

saat ini perusahaan tambang nikel paling besar kedua di dunia ini memiliki lahan efektif seluas 190 ribu hektare dan tersebar sulawesi selatan, sulawesi tengah juga sulawesi tenggara.